Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI bersama dengan 12 institusi jasa keuangan mengadakan Sosialisasi dan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik pada Selasa, (15/1/2019).
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo dan dihadiri oleh segenap jajaran direksi institusi jasa keuangan serta disaksikan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Adapun sosialisasi yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa Jakarta ini bertujuan untuk memudahkan dalam akses data nasabah, debitur, agen ataupun pelanggan secara lebih akurat dan komprehensif.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, kerja sama ini diperlukan bagi institusi-institusi jasa keuangan untuk memudahkan proses verifikasi identitas nasabah dan identitas calon debitur maupun agen pemasar perusahaan berlisensi. Akses yang mudah akan mempercepat standar layanan bagi nasabah dan pencegahan tindakan kejahatan melalui pemalsuan identitas.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number khususnya di industri jasa keuangan,” kata Zudan.
Penandatangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Bisnis JTO Finance Yudi Gustiawan bersama para direksi dari 11 institusi jasa keuangan lainnya dan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI. Dengan pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP elektronik, berarti JTO Finance dan institusi jasa keuangan lainnya turut mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk semua keperluan.
Editor: Ririen Putri